bpkpd kota cirebon kejari kota cirebon Kota Cirebon pad Pajak pbb piutang

BPKPD Kerjasama dengan Kejaksaan untuk Penagihan Piutang PBB di Atas Rp200 Juta

bila salsabilaSeptember 10, 2026

5 3 minutes read

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon kini menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk menangani penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya melebihi 200 juta rupiah. Terdapat sejumlah wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang telah dipanggil karena memiliki tunggakan pajak sejak tahun 2010 hingga 2025.

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan penagihan piutang PBB yang tertunggak dengan nilai antara 200 juta hingga 900 juta rupiah, yang terakumulasi sejak tahun 2010 sampai 2025.

Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri

BPKPD mengandeng Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memfasilitasi pemanggilan puluhan wajib pajak yang masih menunggak. Proses pemanggilan ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan telah dilaksanakan selama tiga hari. Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan, mengungkapkan bahwa pada tahap awal, terdapat 25 objek pajak yang menjadi fokus penagihan. Dari jumlah tersebut, 14 wajib pajak telah dipanggil untuk memenuhi kewajibannya.

Peran Kejaksaan dalam Penagihan Piutang

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Tony Stefanus Sahertian, menjelaskan bahwa keterlibatan kejaksaan dalam penagihan piutang merupakan bagian dari tugas dan kewenangan mereka di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pemkot Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang dilanjutkan dengan Surat Kuasa Khusus dari pemerintah kota kepada kejaksaan. Total piutang pajak yang ditangani mencapai sekitar 33 miliar rupiah, dengan 7 miliar rupiah di antaranya sudah ditangani.

Proses Penagihan yang Terstruktur

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk menyelesaikan piutang antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Jika setelah beberapa kali pemanggilan, wajib pajak tidak hadir atau menunjukkan itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya, maka perkara tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibawa ke tahap litigasi.

Strategi Penagihan yang Efektif

Dalam rangka penagihan piutang PBB, BPKPD menerapkan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa di antaranya adalah:

Pemanggilan secara langsung kepada wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban mereka.
Pemberian informasi yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari tunggakan pajak.
Kerjasama dengan lembaga hukum untuk memberikan dukungan dalam proses penagihan.
Penggunaan teknologi informasi untuk melacak dan mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak.
Penyediaan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak tentang cara menyelesaikan tunggakan mereka.

Dampak dari Penagihan Piutang PBB

Upaya penagihan piutang PBB ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara BPKPD dan Kejaksaan Negeri, diharapkan proses penagihan menjadi lebih efisien dan efektif.

Kepatuhan Pajak Sebagai Tanggung Jawab Bersama

Menjaga kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan program penagihan ini, pemerintah berharap agar wajib pajak menyadari pentingnya memenuhi kewajibannya. Keterlibatan Kejaksaan dalam proses ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang masih menunda-nunda pembayaran pajak.

Kesepakatan dan Komitmen Bersama

Nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pemerintah Kota Cirebon dan Kejaksaan Negeri mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah piutang pajak. Dengan adanya dukungan hukum yang kuat, diharapkan penagihan pajak dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Penanganan Kasus yang Lebih Serius

Apabila proses pemanggilan tidak membuahkan hasil, ada kemungkinan bagi kasus ini untuk dibawa ke pengadilan. Ini menjadi langkah terakhir yang diambil untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi. Proses litigasi akan menjadi perhatian serius bagi wajib pajak yang tidak kooperatif.

Peran Masyarakat dalam Meningkatkan PAD

Masyarakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kepatuhan dalam membayar pajak, mereka turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan untuk berbagai program pembangunan.

Pendidikan Pajak untuk Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pajak, BPKPD juga merencanakan program pendidikan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban dan manfaat dari membayar pajak.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setiap langkah yang diambil dalam penagihan piutang pajak perlu dievaluasi secara berkala. BPKPD bersama dengan Kejaksaan Negeri akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Tindak lanjut yang tepat akan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Transparansi dalam Proses Penagihan

Transparansi menjadi kunci dalam proses penagihan pajak. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai proses dan hasil penagihan, diharapkan akan tercipta kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kepentingan bersama.

Kesimpulan

Kolaborasi antara BPKPD dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam penagihan piutang PBB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah. Dengan pendekatan yang terstruktur, transparan, dan edukatif, diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat dapat meningkat, sehingga mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.