Kelompok Rohingya Menyatakan Protes atas Terpilihnya Min Aung Hlaing Sebagai Presiden Myanmar

bila salsabilaApril 5, 2026

7 3 minutes read

Dalam beberapa waktu terakhir, situasi politik Myanmar kembali menjadi sorotan dunia, terutama setelah pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden. Keputusan ini telah memicu gelombang protes dari berbagai kelompok, termasuk Dewan Nasional Rohingya Arakan (ARNC), yang secara tegas menolak penunjukan tersebut. Protes Rohingya ini bukan hanya sebuah reaksi emosional, melainkan juga merupakan pernyataan tegas terhadap sejarah kekerasan dan penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Pernyataan Penolakan dari ARNC

ARNC mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar. Mereka menilai bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan negara dengan menyamarkannya dalam bentuk demokrasi. ARNC menekankan bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan rakyat Myanmar secara keseluruhan, tetapi juga khususnya etnis Rohingya yang telah lama menjadi korban kebijakan represif.

Kekuasaan yang Tidak Sah

Dalam pernyataan mereka, ARNC juga menegaskan bahwa proses pemilihan Min Aung Hlaing tidak sah. Hal ini disebabkan oleh dominasi militer yang terlihat jelas di parlemen yang melaksanakan pemilihan tersebut. Mereka menggarisbawahi bahwa keputusan ini tidak mencerminkan suara rakyat, melainkan hasil dari manipulasi kekuasaan yang telah berlangsung lama.

Kritik Internasional terhadap Pemilihan Umum

Proses pemilihan umum yang mengangkat Min Aung Hlaing sebagai presiden telah menuai kritik dari berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak pengamat independen menilai bahwa pemilihan tersebut tidak dilakukan secara bebas dan adil, sehingga merusak legitimasi pemerintah yang baru. Penilaian ini memperkuat argumen ARNC bahwa situasi di Myanmar saat ini lebih menyerupai kediktatoran ketimbang demokrasi.

Tanggung Jawab atas Kekejaman

ARNC menuduh Min Aung Hlaing sebagai individu yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya. Tuduhan tersebut mencakup tindakan kekejaman seperti pembunuhan massal dan pengusiran paksa yang terjadi selama penindasan yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2017. Selain itu, mereka juga menyoroti adanya upaya hukum internasional yang sedang berlangsung, termasuk penyelidikan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan di Argentina.

Konflik yang Berlanjut

Sejak kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021, situasi di Myanmar semakin memburuk. Konflik yang berkepanjangan ini telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka. ARNC mencatat bahwa kekerasan ini tidak hanya terbatas pada etnis Rohingya, tetapi juga melibatkan berbagai kelompok etnis lain yang menentang pemerintahan militer.

Tuntutan ARNC untuk Tindakan Global

ARNC menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemerintah Myanmar yang baru. Mereka mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan Min Aung Hlaing dan untuk mendukung upaya akuntabilitas. Ini termasuk memberikan tekanan lebih lanjut pada kepemimpinan militer Myanmar agar segera menghentikan penindasan dan praktik impunitas yang terus berlangsung.

Proses Pemilihan yang Kontroversial

Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden ke-11 Myanmar setelah meraih lebih dari setengah suara di parlemen pada tanggal 3 April. Dia, yang dinyatakan sebagai kandidat oleh perwakilan Pyithu Hluttaw (dewan rakyat), berhasil mengumpulkan 429 suara dari total 584 anggota parlemen yang hadir. Meski demikian, hasil pemilihan ini tetap dipertanyakan oleh banyak pihak mengingat latar belakang dan cara pengangkatan anggota parlemen yang sangat dipengaruhi oleh militer.

Struktur Parlemen Myanmar

Myanmar menerapkan sistem parlemen dua kamar yang terdiri dari 664 kursi. Dari jumlah tersebut, 440 kursi berada di dewan rakyat, sedangkan 224 kursi lainnya terdapat di majelis persatuan. Struktur ini memungkinkan militer untuk mempertahankan pengaruh yang kuat dalam proses legislasi, yang pada gilirannya mengurangi peluang bagi demokrasi yang sejati untuk berkembang di negara tersebut.

Implikasi Protes Rohingya

Protes Rohingya terhadap pengangkatan Min Aung Hlaing mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintah yang dianggap tidak sah. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun situasi di Myanmar tampak tenang di permukaan, ketegangan antara pemerintah dan rakyat masih sangat tinggi. ARNC dan kelompok lainnya berupaya untuk memastikan bahwa suara etnis Rohingya tidak diabaikan dalam proses politik yang berlangsung.

Peran Komunitas Internasional

Komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam menanggapi isu-isu yang dihadapi Rohingya. Tindakan nyata dari negara-negara di seluruh dunia dapat membantu memberikan dukungan bagi mereka yang terpinggirkan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai situasi di Myanmar serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak.

Pandangan ke Depan

Ke depan, penting bagi semua pihak untuk memperhatikan dinamika politik di Myanmar dan dampaknya terhadap etnis Rohingya. Protes Rohingya merupakan indikator dari ketidakpuasan yang mendalam dan kebutuhan mendesak akan perubahan. Mengabaikan suara mereka hanya akan memperburuk kondisi yang sudah sulit dan memperpanjang siklus kekerasan.

Dengan demikian, protes Rohingya atas pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden bukan sekadar masalah internal Myanmar, tetapi juga menjadi isu global yang memerlukan perhatian dan tindakan dari komunitas internasional. Hanya dengan kolaborasi yang solid dan komitmen untuk keadilan, harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi etnis Rohingya dan rakyat Myanmar secara keseluruhan dapat terwujud.