Wakil Rektor Unsoed Diduga Memeras Orang Tua Calon Mahasiswa Rp650 Juta Untuk Fakultas Kedokteran

bila salsabilaAgustus 21, 2026

7 3 minutes read

Jakarta – Dalam sebuah skandal yang mengguncang dunia pendidikan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Norman Arie Prayogo. Terungkap bahwa ia diduga memeras orang tua calon mahasiswa baru dengan jumlah yang mencengangkan, mencapai Rp650 juta, demi memastikan anak mereka bisa diterima di Fakultas Kedokteran (FK) Unsoed.

Rincian Dugaan Pemerasan

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Norman diduga menggunakan dua orang sebagai perantara dalam praktik pemerasan ini, yaitu DMW dan AW. Melalui keduanya, ia diduga meminta sejumlah uang yang sangat besar kepada orang tua calon mahasiswa baru untuk menjamin masuknya anak mereka ke program studi kedokteran.

“Keduanya, yang merupakan pihak swasta, diduga telah meminta uang sejumlah Rp650 juta untuk satu mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran,” ungkap Taufik dalam sebuah konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada malam hari tanggal 21 Agustus.

Penyerahan Uang dan Ketidakpastian Hasil

Orang tua calon mahasiswa tersebut memenuhi permintaan tersebut dengan harapan anak mereka dapat diterima di Fakultas Kedokteran. Namun, kenyataan pahit harus mereka terima; anak mereka tetap tidak lulus menjadi mahasiswa baru di fakultas yang diimpikan.

Setelah menyadari bahwa anak mereka tidak diterima, orang tua tersebut meminta pengembalian penuh atas uang yang telah diserahkan kepada DMW dan AW. Permintaan ini menunjukkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam dari orang tua yang merasa ditipu.

Keterlibatan Pihak Ketiga

DMW dan AW kemudian melaporkan situasi ini kepada Norman. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, Norman diketahui meminjam uang dari pihak swasta, tindakan ini dilakukan dengan sepengetahuan Rektor Unsoed, Prof. Akhmad Sodiq. Hal ini menambah kompleksitas dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan kampus.

Melalui DMW dan AW, serta keponakan Rektor Sodiq yang bernama MYN, Norman menjanjikan pengembalian uang kepada pihak swasta tersebut. Ini akan dilakukan melalui pencairan tiga paket proyek yang dikerjakan di lingkungan Unsoed, yaitu pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Proyek-Proyek yang Terlibat

Tiga proyek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh MYN. Proses pembayaran dari proyek ini kemudian dialihkan kepada pihak swasta yang memberikan pinjaman kepada Norman. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran di universitas.

Pengadaan kanopi
Renovasi kantin
Pengecatan gedung
Perusahaan milik MYN
Pencairan dana untuk pengembalian

Relasi Kuasa dan Penyalahgunaan Wewenang

Dugaan pemerasan ini bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kuasa antara pihak Rektorat Unsoed dengan orang tua calon mahasiswa baru. Taufik menjelaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru memiliki struktur kekuasaan yang jelas, dan ketika otoritas tersebut dipegang oleh satu pihak, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat tinggi.

“Sistem penerimaan ini memiliki struktur yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika satu otoritas memiliki kewenangan penuh, maka potensi untuk melakukan tindakan yang tidak etis akan meningkat,” ujarnya.

Upaya Orang Tua dan Ketidakberdayaan

Lebih lanjut, Taufik memaparkan bahwa orang tua calon mahasiswa tidak berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan anak mereka sebagai mahasiswa Unsoed. Menurutnya, kurangnya upaya dari pihak orang tua juga berkontribusi pada situasi ini.

“Pihak orang tua tidak menunjukkan usaha yang cukup kuat untuk bersaing dengan kekuasaan yang ada dalam sistem penerimaan, sehingga tindakan ini dapat dianggap sebagai pemerasan,” tambahnya. Ini menciptakan gambaran yang lebih kompleks tentang dinamika kekuasaan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Operasi Tangkap Tangan

Pada tanggal 20 Agustus 2026, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah individu dari jajaran Rektorat Unsoed. Dalam operasi tersebut, beberapa pihak yang diamankan termasuk Rektor Sodiq, Norman, serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Kuat Puji Prayitno.

Kasus ini semakin menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari KPK dan pihak berwenang dalam menangani kasus ini secara tuntas.

Dampak Kasus Terhadap Dunia Pendidikan

Kasus pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi Universitas Jenderal Soedirman ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat terguncang akibat terungkapnya praktik-praktik tidak etis seperti ini. Tindakan pemerasan tidak hanya merugikan calon mahasiswa dan orang tua, tetapi juga mencoreng nama baik institusi pendidikan.

Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menegakkan integritas dan transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Diharapkan, langkah-langkah preventif dapat diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Peran KPK dan Harapan untuk Perbaikan

KPK sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas praktik korupsi, termasuk di sektor pendidikan. Publik berharap bahwa KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih bersih dan transparan.

Keberanian masyarakat untuk melapor dan bersikap aktif dalam melawan praktik korupsi juga sangat diperlukan. Kesadaran tentang pentingnya integritas dalam dunia pendidikan harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi orang tua calon mahasiswa yang menjadi korban pemerasan.

Dengan harapan akan adanya perubahan positif, masyarakat menantikan langkah-langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berlangsung secara adil dan setara bagi semua.