Gubernur Papua Tengah Desak Perubahan Skema Transfer Dana Daerah untuk Atasi Ketimpangan Fiskal

bila salsabilaApril 15, 2026

7 3 minutes read

Dalam konteks pembangunan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, skema transfer dana daerah menjadi salah satu instrumen penting. Ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, meski sudah ada mekanisme seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), tantangan dalam implementasinya tetap ada. Sejumlah daerah masih menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pusat, menandakan bahwa kemandirian fiskal mereka belum optimal. Selain itu, alokasi dana yang tidak sepenuhnya berbasis kinerja membuat insentif untuk efisiensi menjadi berkurang.

Tantangan dalam Skema Transfer Dana Daerah

Masalah yang dihadapi dalam skema transfer dana daerah tidak hanya terbatas pada ketergantungan fiskal. Kualitas belanja daerah juga sering dipengaruhi oleh persoalan tata kelola dan pengawasan yang kurang efektif. Hal ini mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pada skema transfer ini untuk membuatnya lebih responsif terhadap kinerja dan kebutuhan daerah yang sebenarnya.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Kinerja

Ke depan, pendekatan berbasis kinerja dalam transfer dana daerah sangatlah penting. Ini tidak hanya akan berfungsi sebagai alat distribusi anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, daerah-daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pusat, melainkan juga dapat meningkatkan daya saing mereka secara berkelanjutan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengungkapkan pentingnya perbaikan skema transfer dana ke daerah. Ia menekankan bahwa alokasi dana harus lebih adil, terutama bagi enam provinsi di Tanah Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab ketimpangan fiskal yang ada.

Pernyataan Gubernur Papua Tengah

Dalam sebuah keterangan tertulis, Meki Nawipa menyatakan bahwa realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus) saat ini belum sesuai dengan amanat undang-undang. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan dalam pertemuan di Istana pada Desember 2025. Ini menunjukkan upaya serius dari pihaknya untuk memastikan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan berkeadilan.

Diskusi dengan Kementerian Keuangan

Pembahasan mengenai isu ini juga disampaikan saat audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Dalam audiensi tersebut, Meki menekankan bahwa dana Otsus yang diterima saat ini masih kurang dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Meki juga menyoroti penurunan signifikan alokasi dana khusus pada tahun 2026, yang dapat menghambat pembangunan di provinsi baru. Terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Komitmen Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat telah berkomitmen untuk mencari sumber pendanaan tambahan guna menutupi kekurangan Dana Otsus. Pada tahun 2026, total dana Otsus untuk seluruh Tanah Papua diperkirakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun, Meki Nawipa menegaskan bahwa Presiden telah menyatakan akan mencari cara untuk meningkatkan jumlah tersebut dari Rp10 triliun menjadi Rp12 triliun.

Masalah Penyaluran Dana

Selain itu, Gubernur Nawipa juga mengeluhkan bahwa pola penyaluran dana seringkali terlambat, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak terpakai. Situasi ini jelas menghambat realisasi program pembangunan yang sudah direncanakan.

Penyaluran dana yang terlambat berdampak pada jadwal pembangunan.
Kurangnya ketersediaan dana saat dibutuhkan menghambat efisiensi pengeluaran.
SILPA yang tinggi menunjukkan ketidakpuasan dalam penggunaan anggaran.
Proses penyaluran yang tidak terstruktur mengganggu perencanaan daerah.
Pembangunan infrastruktur dasar menjadi terhambat akibat keterlambatan dana.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, Meki Nawipa mengusulkan agar penyaluran dana dilakukan secara lebih terstruktur. Ia mengusulkan agar penyaluran dana dimulai pada bulan April, Juni, November, dan Desember. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal.

Pentingnya Transfer yang Tepat Waktu

Meki menekankan, jika transfer dana dapat dilakukan tepat waktu, daerah akan mampu melaksanakan pembangunan dengan lebih baik. Hal ini akan menghindarkan mereka dari penumpukan anggaran di akhir tahun, yang sering kali berujung pada ketidakpuasan dalam pelaksanaan program.

Dengan adanya perbaikan skema transfer dana daerah dan penyesuaian alokasi anggaran yang lebih adil, diharapkan daerah-daerah di Tanah Papua dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah secara berkelanjutan.