Jakarta – Penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih terfokus pada pendekatan yang bersifat represif dan mencari pihak yang bisa disalahkan, alih-alih mengatasi akar permasalahan sosial-ekonomi yang ada. Untuk memutus siklus bencana ekologis ini, sangat penting untuk memperkuat pencegahan struktural, memastikan tata kelola lahan, dan membangun kolaborasi yang efektif antar sektor.
Diskusi Penting Mengenai Kolaborasi
Isu krusial ini terangkat dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dengan tema “Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla” di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/10/2026).
Pembicara Kunci
Diskusi ini menghadirkan lima pembicara terkemuka, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso, pakar kehutanan Dr. Petrus Gunarso, Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, dan pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Sadino.
Akar Masalah Karhutla
Ketua Umum APHI, Soewarso, menekankan bahwa kebakaran hutan bukanlah penyebab utama, melainkan sebuah dampak. “Kebakaran ini adalah hasil dari masalah yang lebih mendalam, seperti praktik pembukaan lahan menggunakan api yang dianggap sebagai cara paling murah dan cepat, serta tradisi dalam membersihkan hama. Selain itu, banyak lahan yang berstatus open access atau dikuasai tanpa kepastian tata ruang, membuat pengendalian kebakaran menjadi sulit,” jelas Soewarso.
Meningkatkan Kewaspadaan
Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, APHI telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua anggotanya dan mengundang para ahli dalam bidang kebakaran untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Data Hotspot yang Memprihatinkan
Pakar kehutanan, Dr. Petrus Gunarso, mempersembahkan data berbasis spasial yang diambil dari sistem informasi kebakaran hutan dan lahan (Sipongi), yang menunjukkan bahwa 84% titik panas (hotspot) berada di luar area perkebunan sawit yang terkelola. Sisa 16% terdeteksi di area lahan yang dikelola secara formal.
- 15% hotspot berada di hutan konversi
- 10% berada di hutan lindung
- Lahan terbuka lainnya menyumbang sebagian besar hotspot
Ia juga membandingkan situasi ini dengan kondisi di Sarawak, Malaysia, yang minim kebakaran besar berkat kejelasan hak milik dan tata ruang yang tegas.
Data Statistik Kebakaran Hutan
Menurut data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan, terdapat 28.692 titik panas yang terdeteksi antara tanggal 1 hingga 30 September 2026. Provinsi dengan jumlah titik terbanyak adalah Kalimantan Tengah (10.896 titik), diikuti Kalimantan Barat (3.969 titik), Sumatera Selatan (3.506 titik), Papua Selatan (1.396 titik), dan Kalimantan Selatan (1.073 titik).
Pentingnya Verifikasi Lapangan
Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro, mengingatkan bahwa titik panas merupakan indikator suhu tinggi yang memerlukan verifikasi di lapangan. “Titik panas adalah indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi faktual di lapangan (ground check). Tidak semua titik panas berarti adanya kebakaran. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama mengingat komoditas perkebunan yang berada di lahan kering dan berisiko saat memasuki fase adaptasi kemarau,” tambahnya.
Kerangka Hukum Penanggulangan Karhutla
Saat ini, penanggulangan kebakaran hutan mengacu pada UU No. 39/2014, Inpres No. 3/2020, dan Permentan No. 6/2025, yang menetapkan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda mencapai Rp10 miliar. Kementerian Pertanian juga telah membangun 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah, serta mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan untuk memenuhi standar sarana penanggulangan karhutla.
Kekhawatiran terhadap Penegakan Hukum
Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Sadino, menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum akibat penerapan skema strict liability (tanggung jawab mutlak) yang tidak mempertimbangkan faktor geografis atau intervensi pihak luar. Hal ini menimbulkan keraguan akan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kebakaran hutan.
Solusi Melalui Kolaborasi dan Edukasi
Penguatan pencegahan karhutla memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Edukasi tentang cara-cara alternatif dalam pembukaan lahan serta pentingnya tata ruang yang jelas bisa menjadi langkah awal yang signifikan.
Langkah-Langkah Strategis
- Membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kebakaran hutan
- Menyediakan pelatihan untuk metode pertanian berkelanjutan
- Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknis
- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik
- Memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan untuk menemukan solusi bersama
Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil
Selanjutnya, penegakan hukum yang adil dan transparan harus menjadi prioritas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dapat dikenakan sanksi yang setimpal tanpa merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat.
Peran Teknologi dalam Pencegahan Karhutla
Penggunaan teknologi modern dalam pemantauan hutan dan manajemen lahan dapat memberikan kontribusi besar dalam pencegahan kebakaran. Teknologi seperti satelit dan drone bisa digunakan untuk mendeteksi titik panas secara real-time, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk mencegah kebakaran meluas.
Membangun Infrastruktur yang Mendukung
Pembangunan infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting dalam pencegahan karhutla. Sarana dan prasarana yang baik dapat memudahkan akses ke daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan kemampuan respon terhadap kebakaran yang terjadi.
Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi
Pentingnya kesadaran masyarakat tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan begitu, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan lebih termotivasi untuk menjaga hutan dan lahan sekitar mereka.
Komitmen Berkelanjutan untuk Masa Depan
Kita perlu menetapkan komitmen berkelanjutan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta penegakan hukum yang adil, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Lirik dan Makna Lagu “Purple” oleh Olivia Rodrigo: Menyelami Cinta dan Identitas
➡️ Baca Juga: Kecelakaan Tragis di Tanjungsari Sumedang: Truk Tronton dan 2 Motor, 1 Orang Tewas
