Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan, mantan penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, berinisial H (52), kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Kasus ini dikabarkan telah merugikan keuangan daerah hingga mencapai Rp404,5 juta. Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penetapan Tersangka oleh Kepolisian
Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Siak, Riau, menyampaikan bahwa penetapan status tersangka terhadap H dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan saling mendukung. Kepala Satreskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos, mengungkapkan bahwa proses ini mencakup pengumpulan berbagai jenis bukti yang kuat.
“Kami menemukan lebih dari dua alat bukti yang saling berkaitan, termasuk keterangan dari saksi, pendapat ahli, serta dokumen dan barang bukti lainnya,” ungkap Raja Kosmos. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan cermat dan teliti.
Profil Tersangka
H adalah mantan penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya yang menjabat dari tahun 2018 hingga 2023. Pengamanan terhadapnya berlangsung pada Rabu, 30 September 2025, dan setelah itu, H langsung ditahan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Awal Mula Kasus
Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh Satreskrim Polres Siak pada 24 November 2025. Sejak itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan APBKam di Kampung Rawa Mekar Jaya.
Rincian Anggaran Kampung
Pada Tahun Anggaran 2021, Kampung Rawa Mekar Jaya mengelola total anggaran sebesar Rp2,115 miliar. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2022, jumlah anggaran yang dikelola meningkat menjadi Rp2,126 miliar. Angka-angka ini menunjukkan besarnya dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dugaan Penyimpangan Anggaran
Hasil penyidikan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Beberapa di antaranya meliputi:
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai.
- Penatausahaan belanja kampung yang cacat.
- Kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
- Belanja modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada Tahun Anggaran 2022, penyidik juga menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sebanding dengan volume yang dikerjakan, serta kesalahan dalam penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini menambah daftar panjang masalah dalam pengelolaan anggaran kampung yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kewajiban Pajak yang Belum Disetorkan
Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan bahwa terdapat kewajiban pajak yang belum disetorkan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022, dengan total nilai mencapai Rp45.092.324. Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada pendapatan asli daerah.
Kerugian Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit dalam proses penyidikan, tindakan yang dilakukan oleh H mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang signifikan, yaitu sebesar Rp404.520.185,73. Kerugian ini bukan hanya angka, tetapi juga berimplikasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diutamakan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran di tingkat desa. Diharapkan, proses hukum yang berjalan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Saat ini, masyarakat Rawa Mekar Jaya berharap agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran kampung dapat dipulihkan, dan penggunaan dana publik dapat lebih efisien dan efektif di masa mendatang.
➡️ Baca Juga: 1.265 Kopdes Merah Putih di Sumatera Barat Telah Memiliki Status Badan Hukum
➡️ Baca Juga: Ketua DPRD KBB Mengambil Sikap yang Berpotensi Menghambat Roda Pemerintahan
