Dampak dari lonjakan harga minyak dunia terhadap kestabilan fiskal Indonesia mulai terasa. Naiknya harga minyak dunia hingga 8% menyentuh USD92 per barel, menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Hal ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan guna menjaga agar defisit fiskal tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan, yaitu 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Jessica Tasijawa, analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengungkapkan bahwa diskusi kebijakan saat ini berfokus pada dua opsi utama. Opsi pertama adalah menyesuaikan harga bahan bakar yang disubsidi, sedangkan opsi kedua adalah melalui rasionalisasi belanja negara. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dapat berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi energi hingga melampaui asumsi awal yang tercantum dalam APBN.
“Meski penyesuaian harga bahan bakar bisa membantu mengurangi tekanan terhadap fiskal, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap ekonomi. Peningkatan biaya transportasi dan logistik dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya. Ini menjadi perhatian serius mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia.
Selain itu, naiknya harga energi juga berpotensi memicu inflasi dalam jangka pendek. Di tengah kondisi ini, nilai tukar rupiah juga terus melemah dan sempat menyentuh level Rp16.906 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global, terutama dengan penguatan indeks dolar AS (DXY) yang berada di kisaran 99 dan ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang semakin memperuncing sentimen pasar.
Risiko yang muncul bahkan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 6,60% pada akhir pekan lalu. Sementara itu, premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) lima tahun berada di sekitar 85 basis poin. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun masih relatif stabil di kisaran 4,14%. Stabilitas ini terjadi meskipun harga minyak terus meningkat sejak konflik Iran memanas, terutama setelah mantan Presiden AS Donald Trump menuntut penyerahan tanpa syarat kepada Iran.
Sebagai alternatif, pemerintah memiliki opsi untuk merestrukturisasi prioritas anggaran. Langkah-langkah efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar dapat menjadi pilihan untuk menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Ini mencerminkan dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah, yaitu menjaga disiplin fiskal sambil mempertahankan permintaan domestik di tengah tekanan eksternal dari lonjakan harga komoditas. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah situasi yang penuh tekanan ini.
➡️ Baca Juga: Ledakan Kapal Musaffah 2 di Selat Hormuz: Tiga WNI Hilang, Satu Selamat dengan Luka Bakar
➡️ Baca Juga: Ramadan Meningkatkan Permintaan Hampers, Pengusaha di Bojonegoro Nikmati Keuntungan
